Linda Sari
TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menunjukkan komitmen kuatnya dengan menghadiri rapat pendahuluan yang sangat penting untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Kamis, 9 April 2026, menandai langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan proyek ambisius ini.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin. Rapat ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya akan dilintasi tol, termasuk Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedi Aziz, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra.
|
Baca juga:
Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Tahun 2027
|
Proyek jalan tol yang digagas untuk menghubungkan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Provinsi Riau ini merupakan n nya ni satu Proyek Strategis Nasional yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberadaannya diharapkan akan menjadi tulang punggung baru dalam memperlancar distribusi barang antarwilayah, sekaligus mengakselerasi mobilitas masyarakat. Dampaknya tentu akan sangat positif, mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi yang terhubung.
Jalur nasional yang saat ini menghubungkan Sumatera Barat dan Riau memang dikenal sebagai salah satu ruas terpadat di Pulau Sumatera. Dengan hadirnya jalan tol ini, masyarakat luas diprediksi akan merasakan manfaat ekonomi yang substansial, membuka peluang baru dan mempermudah aktivitas sehari-hari.
Inisiatif digelarnya rapat ini datang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan tujuan utama memastikan kelancaran dan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pembangunan. Pengalaman sebelumnya, seperti pada ruas tol Padang–Sicincin yang sempat menghadapi berbagai tantangan, menjadi pelajaran berharga. Meskipun groundbreaking telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018, ruas tol tersebut baru dapat difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025, meleset dari target awal penyelesaian di tahun 2024.
Keterlambatan ini menjadi sorotan bersama, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk sepakat memperkuat kolaborasi demi optimalisasi pembangunan ke depan. Sinergi yang nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas, menjadi penekanan utama dari Kajati Sumbar, Muhibuddin.
"Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, " ujarnya.
Andre Rosiade menyoroti bahwa pembebasan lahan selama ini kerap menjadi kendala utama dalam berbagai proyek pembangunan di Sumatera Barat.
"Ini menjadi tantangan utama. Karena itu, kita harus berkomitmen bersama agar pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu, " katanya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sumatera Barat sangatlah besar, sehingga kesempatan emas ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Andre menegaskan upayanya untuk meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus berjalan tanpa hambatan.
"Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan yang udah ada di depan mata ini kita sia-siakan, " tambahnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan seluruh perangkat daerah demi mendukung kelancaran proyek pembangunan yang monumental ini.
Dalam forum rapat tersebut, para kepala daerah yang wilayahnya akan dilintasi jalan tol ini secara tegas menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul. Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah kesepakatan untuk membangun exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Rapat lanjutan dijadwalkan akan segera digelar pada minggu keempat bulan April 2026, untuk memantapkan langkah selanjutnya.(**)
Updates. 
AmeliaRiski_JIS... 
