Linda Sari
Tanah Datar - Menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar rapat Dewan Pengurus yang sarat makna. Acara yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/3/2026) ini tidak hanya menjadi forum diskusi para pemimpin daerah, tetapi juga diwarnai dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim. Kehadiran Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, semakin menggarisbawahi pentingnya agenda pertemuan ini bagi kalayak ramai.
Dalam forum yang dihadiri seluruh Dewan Pengurus APKASI masa bakti 2025–2030 ini, berbagai tantangan di tingkat daerah diangkat ke permukaan. Bupati Tanah Datar yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) APKASI, Eka Putra, menjadi salah satu juru bicara yang menyuarakan aspirasi para kepala daerah.
“Ya, salah satu pembahasan kami menyangkut program Koperasi Merah Putih, pemotongan anggaran desa, serta transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat, ” ujar Eka Putra di sela-sela kegiatan.
APKASI menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program-program unggulan Presiden Republik Indonesia di setiap daerah. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah program Koperasi Merah Putih. Menurut Eka Putra, program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
“Program Koperasi Merah Putih ini sangat bagus karena beranggotakan masyarakat desa atau nagari dan dikelola secara gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya koperasi ini nantinya masyarakat sendiri yang akan menentukan arah usaha mereka, ” jelas Eka Putra.
Namun, di balik optimisme terhadap program pemberdayaan ekonomi, kekhawatiran besar muncul terkait pemotongan anggaran desa dan skema transfer dana ke daerah (TKD) yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Eka Putra mengungkapkan bahwa isu ini menjadi perhatian serius karena secara langsung memengaruhi roda pembangunan di berbagai penjuru negeri.
“Pemotongan anggaran desa atau nagari yang cukup signifikan saat ini berdampak pada berbagai program pembangunan di tingkat desa. Bahkan di beberapa daerah ada yang belum mampu membayar gaji kepala desa dan perangkatnya. Tentu kondisi ini akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa atau nagari, ” ungkapnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Eka Putra menyamakan kondisi tersebut dengan mekanisme transfer ke daerah (TKD) yang bersifat bertahap. Menurutnya, hal ini kerap kali membuat perencanaan pembangunan di daerah menjadi kurang matang dan terhambat dalam pelaksanaannya.(**)
AmeliaRiski_JIS... 
Updates. 
